Pemerintah merespon. Aturan pencairan dana JHT direvisi….alhamdulillah brosis….

Plong wis. Setelah semua pihak mengatakan keberatan hingga IWB secara khusus merilis artikel kisruh aturan pencairan dana JHT dari 5 tahun ke 10 tahun (10-30 persen) dan baru full setelah umur 56 tahun….akhirnya pemerintah secara sigap merespon protes para buruh. Memerintahkan merevisi ulang kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri…akhirnya aturan tersebut dibatalkan brosis. Alhamdullilah…..

Seperti yang kita tahu, tanpa ada sosialisasi BPJS memberlakukan aturan pencairan dana JHT 10 tahun setelah keikut sertaan dengan penarikan maksimal 30 persen dan baru bisa diambil full setelah peserta berumur 56 tahun. Sejatinya aturan baru efektif berjalan per 1 Juli 2015. Namun gelombang protes sangat kuat hingga akhirnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka tentang kondisi tersebut. Setelah melakukan rapat internal pada Jumat 3/7/2015….diperoleh instruksi dari presiden untuk merevisi regulasi dengan poin sebagai berikut….

– Karyawan yang terkena PHK atau berhenti bekerja bisa mengambil JHT sebulan (masa tunggu) setelah pemutusan hubungan kerja alias nggak perlu nunggu umur 56 tahun
– Pencairan jaminan hari tua (JHT) untuk masa 10 tahun adalah bagi mereka yang masih peserta atau pekerja aktif.

Yup…..dasarnya dua poin tersebut sudah mewakili keinginan kita. Alhamdulilah brosis. Akhirnya malah lebih gampang sebab dari pengalaman IWB sebelumnya masa tunggu 3 bulan. Sedang instruksi terbaru masa tunggu hanya 1 bulan….lebih singkat. Sebagai pekerja tentu IWB juga ikut lega dan yang pasti….dua jempol buat pemerintah yang segera merespon positif. Juozzzz pakde !!! …(iwb)