Capek dengan kebobrokan pengelola jalan negeri ini! —

Walau undang-undang sudah dibuat….ternyata jalanan dinegeri ini tidak penah ada perbaikan. Kerja asal-asalan dengan tidak mengindahkan nyawa orang lain sudah menjadi habit atau kebudayaan mendarah daging. Nihil quality control…no target frame dan yang pasti seenak udele dewe….

Miris ketika baca detikoto, seorang wanita menjadi korban terjangan bus kota akibat menghindari lubang tutup got yang tidak dikerjakan dengan semestinya. Parahnya…kejadian kecelakaan merupakan jalan protokol, jalan besar yang harusnya menjadi perhatian sebab tamu negara, kedutaan luar negeri serta ekspatriat sering berlalu lalang diJalan Sudirman. Kalau kita boleh berkata lantang, dinas pekerjaan umum (PU) dalam hal ini sebagai pengelola jalan bisa dipidanakan atas kelalaian yang terjadi. Jelas semua diatur dalam undang-undang dalam pasal sbb :

Pasal 24 ayat (1) UU No 22/2009 berbunyi, “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.”

Dipertegas lagi dengan Pasal 273 ayat 1 – 4 yang berbunyi…

Pasal 273 ayat (1): Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang mengakibatkan pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 5 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 273 ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Pasal 273 ayat (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Begitu pula jika jalan yang sudah rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda peringatan atau memperbaikinya segera, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi,

“Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Nah…gamblang dan jelas. Tapi kenyataan dilapangan….jauhhhh mzbro!! Tidak ada kontrol dan ketegasan jika PU ogah-ogahan melaksanakan kewajibannya. Undang-undang hanya tinggal coretan kertas tidak berharga. Mandul!!. IWb sendiri kalau melaju dijalanan ibu kota tercinta ini harus konsentrasi dua arah. Ibarat CDI kudu dual mapping…lihat lalu lintas depan dan aspal bawah. Kalau nggak…siap-siap diberi kejutan lubang menganga hasil ketidak becusan pengelola jalan….

Last...negara ini kudu berubah. Dengan semakin banyaknya kendaraan lalu lintas, frekwensi pengecekan petugas PU seyogyanya dilipat gandakan. Kalau tidak mampu akibat keterbatasan petugas (alasan klasik nih biasanya ), monggo bentuk sistem. Bisa dengan membuka nomer Hotline khusus dimana masyarakat dilibatkan didalamnya supaya kita bisa menelphone mereka jika menemukan lubang atau jalan rusak berbahaya. Simpel lebih murah dan efektif. Kalau nggak sekarang kapan lagi??….(iwb)