Surat pembaca : Leasing narik motor secara paksa dijalanan

Iwanbanaran.com – Cakkk…praktek debt collector yang menarik paksa motor dijalanan masih saja terjadi. Konfirmasi ini IWB dapatkan dari salah satu pelajar yang sekaligus follower Iwanbanaran asal Bekasi. Doi bertanya….apakah leasing menarik paksa motor dijalanan diperbolehkan ? berikut surel lengkapnya…

” Permisi om saya seorang pelajar di daerah Bekasi ingin bertanya karena didekat daerah saya sekolah yaitu Rawalumbu banyak sekali orang orang suruhan leasing yang menunggu target incarannya…

Pertanyaannya adalah:

Apakah leasing diperbolehkan menarik motor dengan cara memberhentikan dipinggir jalan?

Karena yang saya lihat orang orang leasing itu lebih sering mengincar pelajar

Motor saya dan motor teman saya pun pernah ditarik dengan cara disuruh minggir ke tepi jalan oleh orang-orang suruhan leasing, jadi saya tau rasanya bagaimana ketika ada sesama pelajar mengalami tindak penarikan motor, ingin membantu tapi ya saya tidak bisa

Curhat sedikit om jarak sekolah kerumah saya sekitar kurang lebih 8km karena motor kena tarik kadang saat ada motor, saya diantar ibu saya meminjam motor tetangga, kadang saat tidak ada motor saya pulang jalan kaki sejauh 8km ehehehehe…”

Yup…surel curahan hati karena pernah menjadi korban tarik paksa motor dipinggir jalan. Yang pertama IWB harus tegaskan pentingnya memenuhi kewajiban antar kedua belah pihak. Artinya sebisa mungkin kita hindari nunggak angsuran untuk menghindari aksi para debt collector. Tapi jikapun tidak bisa dihindari karena kondisi, sebenarnya undang-undangnya sangat jelas dan sudah pernah IWB bahas bahwa penarikan paksa tidak diperbolehkan dan melanggar hukum…!

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menegaskan bahwa Leasing dilarang sita kendaraan sepihak dan penyitaan baru boleh dilakukan jika sudah ada keputusan dari pengadilan. Yup….per Januari 2020 lewat keputusan yang tertuang melalui Mahkamah Konstitusi, ada payung hukum yang Harus dipatuhi soal sita menyita. Fokus utamanya adalah perusahaan leasing tidak lagi bisa melakukan penarikan objek jaminan fidusia baik itu rumah ataupun kendaraan secara sepihak tanpa melalui permohonan eksekusi lewat pengadilan negeri. Peraturan ini disyahkan dengan keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020?.

Di sana disebutkan penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Kecuali ada kasus istimewa di mana debitur mengakui adanya wanprestasi maka leasing baru diperkenankan untuk melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan. wanprestasi yang dimaksud adalah ketika pihak debitur maupun kreditur bersepakat untuk menentukan kondisi wanprestasi. Jika keduanya sudah sepakat maka kreditur bisa menyerahkan kendaraannya tanpa perlu melalui pengadilan negeri….

Last?. dengan lahirnya Keputusan MK ini maka seharusnya leasing dan debt collector akan berpikir ulang ketika mereka melakukan penyitaan kecuali mendapatkan izin dari pemilik atau debitur. Sebab jika itu dilakukan kita bisa menuntut segala tindakan penyitaan sebagai tindakan melanggar hukum. Nahhh ngono cak. Artinya jika sampeyan merasa terintimidasi, sampeyan bisa melaporkan tindakan penarikan paksa berlandaskan payung hukum diatas, wis clear koq…sampeyan dilindungi undang-undang. Kira-kira ngono….sudah jelas cak ? (iwb)

Noted : Foto hanya ilustrasi