Kisruh ! Sirkuit Mandalika dianggap langgar HAM oleh PBB ! piyeee ikiii ???

Iwanbanaran.com – Cakkkk….sebagai wong cilik asli IWB ikut mumet dengan berita yang berseliweran di media. Lhaaa piyeee, disaat kita wis bungah menunggu Motogp Mandalika walau digeser ke tahun 2022, namun setidaknya kepastian pagelaran Motogp sudah didepan mata. Tapi siapa menyangka, dilalah kini muncul kisruh tudingan PBB bahwa sirkuit Mandalika dianggap langgar HAM karena terjadi praktek perampasan tanah,? pengrusakan situs budaya dll. Laahhh piyeee ikiiii? benarkah demikiannn ? ini jawaban Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) yang menuding tuduhan PBB palsu. Nahhh makin mumettt toooo….

Jelang balap Motogp Mandalika 2022, siapa menyangka proyek sirkuit kebanggaan kita tersebut mendapatkan sorotan PBB. Proyek Mandalika dianggap telah melanggar hak asasi manusia secara besar-besaran. Ada informasi tentang perampasan tanah, relokasi paksa masyarakat adat dan intimidasi organisasi hak asasi manusia…..

“Para petani dan nelayan diusir dari tanah mereka dan harus melihat kerusakan rumah, ladang, sumur, situs budaya dan agama mereka. Sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa penduduk lokal menghadapi ancaman dan intimidasi dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum berusaha untuk membayar kompensasi atau menyelesaikan sengketa tanah … Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan supremasi hukum dihormati… ” seru pejabat PBB untuk Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia, Olivier De Schutter via speedweek….

Galeri Foto3 foto

Namun tudingan tersebut dibantah oleh pejabat tinggi VP Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti yang menegaskan bahwa pembangunan proyek sirkuit Mandalika dibangun dengan penuh kehati-hatian…” Sebagai perusahaan milik negara, ITDC selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan proyeknya dan menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas, kepercayaan, tanggung jawab, dan fairness….” serunya ke Speedweek. Tidak hanya Miranti, bahkan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) menolak tudingan tersebut…

” Pemerintah Republik Indonesia menolak rilis pers oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus (SPMH), yang berjudul “Indonesia: Pakar PBB mengingatkan adanya ancaman HAM pada proyek pariwisata senilai USD 3 miliar” pada 31 Maret 2021. Rilis berita tersebut salah mengartikan kasus sengketa hukum yang terkait dengan penjualan tanah, memasukkannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik dengan menempatkan “… komitmen terpuji Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kewajiban hak asasi manusia yang mendasarinya untuk diuji…

“Siaran pers tersebut di atas merupakan indikasi dari praktik SPMH yang telah banyak mendapat kritik dari banyak Negara Anggota PBB, yaitu kurangnya kesediaan dari pihak pemegang mandat terkait untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan negara yang bersangkutan mengenai suatu isu yang mereka hadapi…” cetus Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) seperti dilansir detil via rilis resminya. Walahhhh, piyeee ikiiiieee….

Last……sebagai wong cilik kita hanya berharap kisruh isu HAM di Mandalika ini segera usai. Apalagi Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) sudah dengan tegas membantah dan menganggap tudingan PBB ini dianggap narasi palsu dan hiperbolik. Sebagai informasi Mandalika sendiri nantinya akan menjadi?kompleks pariwisata terintegrasi yang terdiri dari sirkuit balap motor Grand Prix, taman, serta hotel dan resor mewah, termasuk Pullman, Paramount Resort, dan Club Med dll. Jadi pastinya pembangunan akan berdampak sangat positif bagi para penduduk sekitarnya. Pasti kuwi cak…lawong membuka lowongan kerja, bener horaaa…..(iwb)

Surat PBB Mandalika