Kasus Kartel Honda dan Yamaha……kita jadi biker kudu piye ??….

Iwanbanaran.com – Pakde…buanyakk bener email pembaca nanya ke IWB atas berita masif dugaan praktik kartel yang dilemparkan KPPU terhadap Honda dan Yamaha. Rata-rata reader menanyakan ke IWB…..apakah jika sudah divonis bersalah dan didenda maka harga motor akan murah?. Terus piye kita sebagai biker?….

Seperti yang kita tahu, pada hari Senin Kemarin (20/2),?majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), menyatakan bahwa Honda dan Yamaha dinyatakan bersalah dan harus membayar denda dalam dugaan kartel. KPPU menggangap ada monopoli dan terbukti melakukan kerja?sama dalam menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Dendanya sendiri yakni mencapai 25 Milyar untuk Yamaha dan sudah termasuk denda tambahan 50 %. Lho koq bisa ada denda??….

Karena KPPU menganggap Yamaha?melakukan manipulasi data bukti di persidangan. Makanya diperberat. Sedang Honda hanya dibebani denda sebesar?Rp 22,5 miliar. Nilai tersebut belum termasuk diskon 10 %. Lhooo…koq ono diskon?. Sebab KPPU menganggap Honda?kooperatif dan memberikan seluruh data yang dibutuhkan majelis. Ealahhh..ngono to…

KPPU memberikan kesempatan kepada kedua pabrikan untuk banding. Kesempatan banding selama 14 hari tercatat dari putusan. Dan dari informasi yang IWB baca, AHM dipastikan akan banding karena mereka merasa tidak?pernah melakukan praktek kartel. Begitu juga Yamaha yang mempertanyakan alasan tidak kooperatif yang dituduhkan plus email sebagai bukti KPPU…

Kondisi dan berita yang masif diatas membuat para reader penasaran dan email ke IWB. Seperti Bunga (sebut saja demikian) yang ngirim surel ke IWB. Berikut surelnya….

Lek Iwan,

Baca di sebelah kok bahas soal kartel Yamaha & Honda

Pertanyaannya:

1. Apakah karena ini harga motor mahal?
2. Apakah setelah diputuskan dan diberi denda, kedepannya ada harapan harga motor bisa turun? (misal seperti di India)

Bagian yang menarik:

Terlapor 1 yaitu Yamaha, didenda sebesar Rp 25 miliar sudah termasuk tambahan denda 50% akibat melakukan manipulasi data bukti di persidangan. Sedangkan Terlapor 2 yaitu Honda, hanya didenda sebesar Rp 22,5 miliar dan diskon 10% karena dianggap kooperatif dan memberikan seluruh data yang dibutuhkan majelis.

Ternyata denda kasus ono tambahan & diskon juga ya lek..wkkwwkwk

Suwun

Nahhh….opo ora mumet jawabnya secara IWB bukan orang hukum. Perkara putusan, sejauh ini tuduhan?KPPU dibantah keras oleh Honda ataupun Yamaha. Maklum cak….menurut mereka, bukti dibuktikan dan dikumpulin sendiri. Artinya Honda kekeuh putusan harus dibuktikan dalam persidangan PN ketingkat lebih tinggi. Dan mereka akan banding kesana. Sedang perkara harga motor….

Setahu IWB Harga motor asli dari pabrik memang sudah murah. Sampeyan bisa intip dari faktur saat kita beli motor (slip kuning). Itu merupakan harga pabrik yang dijual kedealer. Harga jual barang dari pabrik atau bisa disebut COGS (Cost of goods sold) sudah termasuk perhitungan biaya bahan baku, factory overhead yakni…

Cost tenaga kerja, listrik, mesin serta berbagai proses hingga motor siap pakai. Namun dalam proses sampai ketangan konsumen ada yang namanya biaya distribusi. Tentu saja dibutuhkan biaya untuk mengangkut produk keberbagai pelosok tanah air. Selain faktor diatas?.motor juga dibebani PPN, profit dealer plus syarat layak jalan/on the road (OTR). Semua biaya itulah yang membuat harga motor OTR lebih tinggi dari faktur…

Last…sebagai biker wajar jika kita senang harga motor akan makin murah. Tapi ingat cak…putusan hanya membahas masalah denda dan tidak menyinggung revisi harga motor yang dianggap normal oleh KPPU. Hhhmm…antik ki. Makanya IWB sendiri enggan membahas?detil secara judule masalah hukum yang terbilang abu-abu. Sampeyan nanya ke IWB mending tentang busi atau rantai wae lah. Enake ki cak….ngelus motor, dandanin tampangnya supaya bisa mejeng. Motor ganteng, wajahpun jadi mundak tampan. Iyo ora ……(iwb)