Dukung industri Purbalingga, Gubernur Jateng ingin legalkan knalpot racing

Iwanbanaran.com – Cakkkk….menarik cak, iki benar-benar menarik untuk dibahas khususnya perihal terketuknya hati pak Gubernur atas sulitnya bisnis knalpot racing akibat razia yang begitu masif. Mereka mempertanyakan batasan suara Desibel yang hingga sekarang banyak dicuekin alias main rata garuk semua. Keluhan para pelaku usaha kecil knalpot Purbalingga ini ternyata mendapatkan perhatian khusus pak gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang secara khusus melontarkan keinginannya melegalkan knalpot racing. Wihhhhhh….

Keinginan tersebut dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo pada saat menghadiri Expo UMKM se eks karesidenan Banyumas pada tanggal sebelas 11 Maret 2019. Para pelaku usaha kecil termasuk pengrajin knalpot Purbalingga yang mengeluhkan karena banyaknya razia yang membabat semua bentuk knalpot tanpa ampun. Para pengrajin ini rata-rata menanyakan dan ingin tahu batasan apa supaya knalpot buatan mereka memenuhi standar supaya tidak kena tilang. Maklum Cak delik yang digunakan petugas memang bukanlah perkara desibel suara….

Mayoritas tidak pernah diukur pada saat melakukan penindakan atau penilangan di Jalan Raya namun mereka hanya melihat standarisasi dari knalpot tersebut. Tidak sesuai standar pabrikan, langsung ditilang. Itulah kenapa para pengrajin knalpot Purbalingga meminta bantuan Pak gubernur untuk membantu kelangsungan dari bisnis mereka. Sebuah permintaan yang memang tidak mudah mengingat di sisi lain knalpot racing sering mengganggu ketenangan di jalan raya…

Namun di satu sisi pembuat knalpot racing merupakan industri kreatif atau UMKM yang sedang getol-getolnya disokong oleh pemerintah Jawa Tengah. Yang menggembirakan pak gubernur dengan senang hati mendengarkan keluhan yang dilontarkan oleh para pengrajin knalpot Purbalingga. Dan secara khusus Gubernur Ganjar Pranowo meminta kepada aparat kepolisian untuk bisa mendukung industri knalpot dengan duduk bersama….

” Knalpot buatan Purbalingga menurut saya keren, tapi saya disambati perajinnya, kami memodifikasi knalpot ini batasannya apa, polisi harus duduk bersama, ini karya yang harus dilindungi, karena ini potensi. Polisi saya harap bisa mendampingi? seru pak Gubernur via twitter @humasjateng. Dilalah hingga detik ini belum ada info lanjutan ataupun respon dari berita yang sudah sedemikian masif. Maklum cak, kita semua juga ngarep walau harapannya tipis. Koq tipis ?

Harapan tipis karena yang berbicara adalah undang-undang. Jika kita mengacu pada tingkat kebisingan kendaraan bermotor hal ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Dalam lampiran 2 peraturan disebutkan bahwa untuk tingkat kebisingan motor dengan kapasitas mesin 80 cc mencapai 77dB. Kemudian diatas 80 cc hingga 175 cc mencapai 80dB dan 175 cc keatas adalah 83dB. Namun bukan hanya itu saja acuan yang dijadikan petugas melakukan penindakan tilang pada knalpot….

Seringkali polisi masih menilang walau pun knalpot sudah dibekali dB killer. Masalahnya satu saat melakukan razia polisi tidak melakukan tes tingkat kebisingan motor namun lebih kepada faktor visual di mana knalpot yang bukan bawaan pabrik akan ditilang. Dasar hukum yang digunakan bukanlah tingkat kebisingan namun mengacu pada pasal 285 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sana disebutkan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan akan ditindak. Isi lengkapnya sebagai berikut…

” Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).?

Memenuhi persyaratan teknis ini ditafsirkan selama komponen yang nempel pada motor menggunakan suku cadang asli buatan pabrikan karena sudah lulus uji. Diluar itu termasuk knalpot yang dipasang dianggap menyalahi aturan. Jadi ada dua undang-undang yang dipakai cak…

Last….IWB rasa akan sangat sulit untuk mewujudkan cita-cita pak gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ingin melegalkan knalpot racing di jalan Jawa Tengah. Knalpot yang biasa disebut sebagai knalpot brong tersebut masih menjadi target utama aparat kepolisian untuk melakukan penilangan dengan alasan bising dan mengganggu ketenangan di jalan raya. IWB pribadi sebenarnya berharap knalpot racing selama mendapatkan sertifikat legal jalan raya harusnya diberikan ijin. Karena diluar negeri sendiri dengan dB tertentu tetap diijinkan walau spek racing. Kita lihat saja gimana? kelanjutan dari keinginan pak Gubernur perkara knalpot Purbalingga….(iwb)