Polisi akan tilang pajak STNK Mati, berikut dasar hukum yang digunakan !!

Iwanbanaran.com – Kangbrooo…sepertinya mulai sekarang mending sampeyan yang belum bayar pajak STNK segera tunaikan kewajiban ketimbang terkena tilang. Sebab jika sebelumnya masih berupa perdebatan, maka lewat korlantas dipastikan petugas berhak melakukan penilangan. Lhoooo koq isooo ? Berikut dasar hukum yang akan digunakan petugas berdasarkan web resmi Korlantas….

IWB tahu, perkara pajak STNK mati banyak biker ataupun pengguna jalan masih percaya bahwa petugas nggak punya hak untuk melakukan tilang. Alasannya yang berhak melakukan penindakan adalah kantor pajak bukan polisi. Perdebatan ini sudah cukup lama terjadi bahkan hingga sekarang. Tapi Korlantas vai microsite mereka memastikan bahwa petugas berhak melakukan penindakan karena ada tiga pilar hukum yang digunakan. Yang pertama….

UU No 22 Tahun 2009, Pasal 288 ayat (1), ?Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?. Yang kedua adalah…

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR. Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, ?STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor?, Dan pada ayat (3) dijelaskan, ?STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun?. Artinya kalau belum bayar pajak berarti STNK belum disahkan atau ditetapkan oleh Polri….

Selain itu pada Undang-undang Lalu lintas no.22 Tahun 2009 disebutkan, yang menyangkut kelengkapan kendaraan, termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup, atau berlaku, lampu motor, lampu sein, dan seterusnya, berhak ditindak oleh polisi dengan cara menilang. Nahhh…jadi yang digunakan petugas atau ditindak adalah status pengesahan yang tidak bisa dilakukan ketika pajak sampeyan terlambat bayar…kira-kira ngono cak. Kuwi menurut Korlantas lhooo bukan IWB….

Last…..syarat pengesahan STNK salah satunya harus membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, berarti belum ada pengesahan. Kalau dilihat STNK-nya belum ada pengesahan, maka petugas berhak menilang. Kuwi cak poinnya. So….monggo bagi yang belum bayar pajak STNK segera tunaikan kewajiban. Bagi yang paham hukum diskusikan tentang undang-undang diatas. Pajak STNK Mati ? jebule menurut korlantas ngono cak, IWB juga baru tahu neh. Piye menurut sampeyan ? (iwb)